4 Proyek Anti-Banjir Jakarta Mentok di Lahan, Kok Dapat?



Dilansir dari CNBC Indonesia - Kelanjutan program pembangunan prasarana pengendalian banjir Jakarta dan sekitarnya sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Tetapi proyek-proyek itu terhambat pada pembebasan lahan. Hal ini membuat sederet proyek anti-banjir itu macet.

Pertama, adalah proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Dari rencana pembangunan tanggul normalisasi sepanjang 33,69 Km, tetapi realisasinya baru menempuh 16,19 Km.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah, menerangkan bahwa mandeknya proyek ini karena terkendala pembebasan lahan.

Kedua, kendala serupa dialami proyek Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Proyek ini juga macet dan sekarang pengerjaan konstruksinya belum hingga 50%.

Secara rinci, pekerjaan jasmani Bendungan Ciawi dikala ini menempuh 44%, sedangkan Bendungan Sukamahi baru 35%. Adapun cara kerja pembebasan lahan, sekarang Bendungan Ciawi mencapai 92,12% dan Sukamahi 90,31%.

Inspirasi pembangunan dua bendungan ini sebetulnya sudah ada tahun 2005. Agenda itu baru dilanjutkan pada akhir tahun 2016 ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan proyek. Kedua bendungan hal yang demikian direncanakan selesai pada akhir 2020, meskipun sempat ditargetkan selesai pada 2019.

Dua bendungan ini ditargetkan bisa mereduksi kontribusi banjir ke Jakarta, diharapkan bisa mereduksi aliran jadi hanya 30% dari total aliran air ke Jakarta.

Ketiga, pembangunan Sudetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).

Proyek ini dimulai pada 18 Februari 2015. Sayangnya setelah sempat ditargetkan tuntas medio 2019 tetapi belum tuntas karena terkendala pembebasan lahan.

Soal pembebasan lahan, telah ada upaya percepatan pelaksanaan Sudetan Sungai Ciliwung telah diajukan koreksi penetapan lokasi (penlok) dari Kementerian PUPR Balai Besar Kawasan Sungai (BBWS) Ciliwung - Cisadane Ditjen Sumber Daya Air ke Gubernur DKI pada tanggal 26 Desember 2019.

Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sudetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1200 meter.

Permasalahan pembebasan lahan memang jadi biang kerok macetnya sejumlah proyek penanganan banjir. Dia menyebut, masyarakat punya berjenis-jenis alasan menolak pembebasan lahan.

Sebab, banyak dari mereka yang sudah telanjur nyaman tinggal di tempatnya bertempat tinggal selama ini. Ada kesusahan membangun ekosistem baru pada lahan baru.

Keempat, Kementerian PUPR punya satu lagi jurus anti banjir yang masih dalam tahap perencanaan. Pengendalian ini, bendungan akan dibangun di Bekasi, Jawa Barat.

Kementerian PUPR sudah membikin Perencanaan Banjir Kali Bekasi dimana pada tahun 2020 akan dikerjakan value engineering kepada perencanaan tersebut dan lantas ditindaklanjuti dengan profesi jasmaniah konstruksinya.

Adapun proyek bendungan ini, ia belum memberikan bocoran secara komplit. Pengontrolan jelas saat ini pihaknya masih melaksanakan kajian.

Source :
cnnindonesia.com
cnbcindonesia.com
https://www.adipranaindovesco.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *